DISKRIMINASI HAK TERHADAP KETURUNAN EKS ANGGOTA PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)
Junita Yosephine Sinurat(1*), Fito Dermawan(2),
(1) Jambi University
(2) Jambi University
(*) Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Tritura yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya yang berakibat adanya perlakuan diskriminatif pada keluarga dan keturunan mantan anggota PKI. Kebijakan Orde Baru yaitu secara tegas bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak menghargai persamaan hak warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deksriptif. Batasan spasial pada penelitian ini adalah Kota Madiun dan Blitar. Hasil penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif dan mengintervensi keluarga dan keturunan eks anggota PKI. Bentuk diskriminasi terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dinilai diskriminasi tersebut penting untuk dipertimbangkan untuk dikaji dan diuji. Karena hal tersebut dinilai tidak relevan dengan Hak Azasi Manusia dan makna yang terkandung dalam UUD 1945.
Kata kunci: Orde Lama, Orde Baru, PKI dan Keturunan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, A. F. A. (2018). Dampak Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa Timur 1965-1998. GENTA, 6(1). Adam, A. W. (2018). Beberapa catatan tentang historiografi Gerakan 30 September 1965. Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien, (95), 11-30. Ashri, M. R. (2021). Penafsiran Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Jurnal Konstitusi, 10(1), 1-32. Mundir, M. (2019). Fenomena Kehidupan Keturunan Eks Partai Komunis Indonesia Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 11(1), 162-181. Nasution, M. I. (2013). Demokrasi Dan Politik Minoritas Di Indonesia. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 4(2). Nisvi, D. S., Fandik, A., Aisy, I. R., & Rettob, S. (2022). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penghapusan Klausul Keturunan PKI Sebagai Syarat Masuk TNI. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2(1), 42-58. Pambudi, K. S., & Suhanti, I. Y. (2017). Penelitian studi kasus fenomenologi persepsi keadilan pelaku pembunuhan anggota PKI 1965. Jurnal Sains Psikologi, 6(1), 22-30. Purwanto, M. A. (2017). Penumpasan terhadap pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah). Setyagama, A. (2015). Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak–Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI Dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 3(1), 29-38. Syahyuti, S. (2004). Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 22, No. 2, pp. 89-101). Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies. ma Agraria.
DOI: https://doi.org/10.30998/je.v4i1.2117
Article Metrics
Abstract Views : 358
| 
PDF Views : 285
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Indraprasta PGRI
Address:
Contact Phone : +62 878-8493-3275
Company : Program Studi Pendidikan Sejarah - Univer
Journal of Social Sciences and Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.